MATARAM — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menaikkan status peringatan dini kekeringan di NTB ke level tertinggi. Sebanyak 17 kecamatan yang tersebar di tujuh daerah kini berada dalam kategori awas akibat akumulasi dampak El Nino selama musim kemarau tahun ini.
Suci Agustiarini menjelaskan, dua wilayah yang paling parah terdampak adalah Pos Hujan Belo dan Pos Hujan Bolo di Kabupaten Bima. Kedua lokasi tersebut tidak mencatat adanya hujan selama 74 hari berturut-turut dan masuk kategori kekeringan ekstrem.
El Nino Menguat, Peluang Hujan di Awal Agustus Kurang dari 10 Persen
Analisis iklim BMKG menunjukkan penguatan El Nino diperkirakan masih bertahan dalam beberapa bulan ke depan. Fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) yang saat ini netral pun diproyeksikan bergeser menuju fase positif pada September hingga Desember 2026.
Akumulasi curah hujan di wilayah NTB pada akhir Juli 2026 tercatat sangat rendah, berkisar 0 hingga 10 milimeter per dasarian. Angka tertinggi hanya terjadi di Pos Hujan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, dengan besaran 19 milimeter per dasarian.
Memasuki dasarian I Agustus (1–10 Agustus), probabilitas keterjadian hujan di seluruh wilayah NTB diperkirakan kurang dari 10 persen. Kondisi ini memperpanjang daftar Hari Tanpa Hujan (HTH) yang sudah berlangsung lama di sejumlah kecamatan.
Imbauan BMKG: Waspada Karhutla dan Krisis Air Bersih
Menyikapi eskalasi kekeringan ini, BMKG mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pemukiman. Masyarakat diminta tidak membakar sampah sembarangan atau meninggalkan sumber api tanpa pengawasan.
"Sehubungan hari tanpa hujan yang kian panjang dan daerah yang masuk status awas kekeringan meteorologi juga semakin banyak, maka kami harap masyarakat dapat menggunakan air secara bijak guna mengantisipasi krisis air bersih," pungkas Suci di Mataram, Sabtu (1/8).
Peringatan ini menyusul prediksi BMKG bahwa fenomena El Nino bakal bertahan hingga awal 2027 dengan intensitas kuat. Kondisi tersebut berpotensi memicu kemarau panjang dan meningkatkan risiko karhutla di 509 Zona Musim di Indonesia, termasuk NTB.
