MATARAM — Fenomena El Nino yang menguat selama musim kemarau tahun ini memperpanjang periode tanpa hujan di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Kondisi itu mendorong BMKG menetapkan status awas kekeringan meteorologis di tujuh dari sepuluh kabupaten/kota, meningkatkan risiko krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan.
Data terbaru Stasiun Klimatologi NTB mencatat dua pos hujan di Kabupaten Bima, yakni Pos Hujan Belo dan Pos Hujan Bolo, sudah 74 hari berturut-turut tanpa hujan. Keduanya masuk kategori kekeringan ekstrem lantaran lebih dari dua bulan tidak diguyur hujan.
Wilayah Mana Saja yang Masuk Status Awas?
Prakirawan Stasiun Klimatologi NTB Suci Agustiarini menyebut tujuh daerah yang berstatus awas meliputi Kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima. Dari wilayah tersebut, terdapat 17 kecamatan yang berada pada level tertinggi peringatan dini kekeringan meteorologis.
"Pos Hujan Belo dan Pos Hujan Bolo di Kabupaten Bima tidak mencatat adanya hujan selama 74 hari berturut-turut. Kedua daerah itu masuk kategori kekeringan ekstrem karena sudah lebih dari dua bulan tanpa hujan," kata Suci di Mataram, Sabtu (1/8/2026).
Mengapa Musim Kemarau Tahun Ini Lebih Kering?
Suci menjelaskan, fenomena El Nino yang semakin menguat selama musim kemarau menyebabkan periode tanpa hujan terus bertambah panjang di sejumlah wilayah. Kondisi ini diperkirakan masih akan bertahan dalam beberapa bulan ke depan.
Sementara itu, fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) yang saat ini berada pada fase netral diproyeksikan berubah menjadi fase positif pada September hingga Desember 2026. Perubahan fase tersebut berpotensi memperparah kondisi kekeringan di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah, termasuk NTB.
Apa Dampak yang Mengintai Warga?
Status awas kekeringan meteorologis ini meningkatkan kerentanan terhadap krisis air bersih bagi warga di tujuh kabupaten/kota. Selain itu, ancaman kebakaran hutan dan lahan juga membayangi wilayah-wilayah yang telah lama tidak diguyur hujan.
BMKG mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air bersih serta mewaspadai potensi titik panas yang dapat memicu karhutla. Langkah mitigasi dini dinilai perlu dilakukan mengingat puncak musim kemarau diprediksi masih berlanjut.
