MATARAM — Pemerintah Provinsi NTB tidak lagi menempatkan sektor pertambangan sebagai tumpuan utama pertumbuhan ekonomi daerah. Gubernur Lalu Muhamad Iqbal memaparkan bahwa sektor pertanian dan pariwisata kini menjadi motor penggerak baru, dengan sejumlah indikator yang menunjukkan perbaikan signifikan di hadapan Komisi VII DPR RI di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (11/8).
Salah satu bukti konkret yang disampaikan adalah Nilai Tukar Petani (NTP) NTB yang mencapai 132, melompat dari posisi sebelumnya 123 dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 127. Angka ini dinilai mencerminkan bahwa usaha tani, khususnya hortikultura dan perkebunan, mulai memberikan keuntungan nyata bagi petani.
“Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian kita memberikan return yang cukup baik bagi petani. Hortikultura dan perkebunan juga tumbuh cukup baik,” ujar Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur NTB.
Hilirisasi Jadi Prioritas Agar Ekspor Tercatat Atas Nama NTB
Pemprov NTB tidak ingin berhenti pada produksi bahan mentah. Gubernur menegaskan prioritas utama adalah menarik investasi hilirisasi, minimal hingga tahap pengemasan atau packing. Langkah ini dinilai krusial agar dokumen dan status ekspor komoditas seperti udang vaname dapat tercatat sebagai milik NTB, bukan daerah lain.
“Prioritas kami adalah mendorong investasi hilirisasi di NTB. Minimal sampai proses packing, sehingga dokumen dan status ekspornya dapat tercatat atas nama NTB,” jelasnya.
Di sektor peternakan, pemerintah menyiapkan langkah strategis menekan biaya produksi melalui pengembangan pakan mandiri. Jagung menjadi bahan baku utama, sementara kelor tengah dikaji sebagai alternatif karena melimpah dan bernutrisi tinggi. Pemprov juga mendorong kawasan percontohan sapi perah terintegrasi di Sembalun, mencakup pakan, pembibitan, hingga pengolahan susu.
Target Penyelesaian Gili Tramena: Status Lahan hingga Sampah
Persoalan mendasar di kawasan wisata Gili Tramena (Trawangan, Meno, Air) menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Gubernur Iqbal menyebut pengembangan pariwisata berkualitas tidak akan berjalan tanpa penyelesaian masalah status kawasan, lahan, ketersediaan air bersih, dan pengelolaan sampah.
Pemprov NTB bersama pemerintah pusat dan lembaga terkait tengah mengebut penyelesaian status kawasan secara menyeluruh. Targetnya jelas: tuntas pada akhir tahun ini.
“Kami ingin persoalan ini selesai pada akhir tahun. Penyelesaiannya harus one for all, semua kita selesaikan, baik dari sisi hukum maupun konservasi,” tegas Miq Iqbal.
Untuk mendukung kebutuhan dasar kawasan, Pemprov menyiapkan solusi air bersih melalui sistem beach well. Sementara itu, pengelolaan sampah akan diarahkan pada teknologi pengolahan yang sesuai dengan karakteristik kepulauan.
Komisi VII DPR RI: Gili Tramena Bisa Kurangi Ketergantungan pada Bali
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai Gili Tramena memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan mancanegara. Destinasi ini dinilai strategis untuk memperluas pemerataan kunjungan wisatawan yang selama ini terpusat di Bali.
“Wisatawan yang datang dari luar negeri jangan hanya mengenal Bali. Destinasi seperti Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan juga harus kita arahkan menjadi bagian dari perjalanan wisata mereka,” katanya.
Saleh memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan Pemprov NTB, termasuk pengembangan pariwisata, infrastruktur, lingkungan, air bersih, pengelolaan sampah, serta penguatan industri pakan lokal dan UMKM, akan menjadi bahan pembahasan Komisi VII bersama kementerian dan lembaga mitra. Pertemuan ini menjadi bagian dari penguatan kolaborasi agar potensi NTB tidak berhenti sebagai sumber daya, tetapi diolah menjadi nilai tambah, investasi, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
