LOMBOK BARAT — Dinamika politik di Lombok Barat mulai memanas pasca penetapan Bupati Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani, langsung angkat bicara dan meminta seluruh partai pengusung untuk "cooling down" terlebih dahulu.
Hadrian menegaskan bahwa pembahasan mengenai siapa pengganti atau pengisi kursi Wakil Bupati yang kini dijabat oleh Nurul Adha (yang otomatis naik tugas menjadi Pelaksana Tugas Bupati) bukanlah prioritas saat ini. Ia mengingatkan semua pihak untuk fokus menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
"Saya menghimbau seluruh partai pengusung cooling down dulu. Hormati proses hukum yang berjalan," ujarnya kepada NTBSatu, Senin, 3 Agustus 2026.
Ajakan Introspeksi di Tengah Spekulasi Politik
Hadrian yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini mengajak seluruh elemen partai untuk melakukan introspeksi bersama. Menurutnya, dinamika politik yang terlalu cepat justru akan mengganggu stabilitas pemerintahan di daerah.
"Mari semua introspeksi dulu. Jangan terburu-buru," kata Hadrian menegaskan.
PKB Bantah Klaim Sepihak Kursi Wabup
Di tengah santernya isu perebutan kursi, Hadrian meluruskan pemberitaan yang menyebut PKB mengklaim kursi Wakil Bupati hanya milik partainya. Ia menegaskan tidak pernah menyampaikan pernyataan tersebut dan menilai informasi itu tidak akurat.
"Saya tidak pernah mengatakan kursi Wabup hanya milik PKB," tegasnya.
Hadrian menjelaskan, pernyataan yang pernah ia sampaikan sebelumnya hanya menegaskan bahwa PKB memiliki kader yang siap ditempatkan apabila mekanisme pengisian jabatan benar-benar berlangsung. Namun, keputusan akhir tidak bisa diambil sepihak oleh PKB.
"Kader PKB siap menempati posisi itu. Semuanya tergantung pembicaraan partai pengusung dan tentunya DPRD Lombok Barat," ujarnya.
Nama Calon Belum Dibahas, Mekanisme DPRD Menunggu
Hadrian memastikan bahwa DPW PKB belum membahas nama kader yang akan diusulkan. Pembahasan tersebut dinilai belum menjadi prioritas di tengah proses hukum yang masih menggantung status Bupati Zaini.
"Kami belum membahas nama," ucapnya singkat.
Hingga saat ini, belum ada mekanisme resmi yang berjalan terkait pengisian jabatan Wakil Bupati. Sejumlah nama kader dari PKB maupun PAN mulai disebut dalam spekulasi politik, namun semua itu masih sebatas wacana di luar proses formal DPRD Lombok Barat.
