MATARAM — Ketua Majelis KAHMI NTB, H. Lalu Winengan, menyoroti ketimpangan jumlah dapur SPPG di daerah yang dinilai sudah melebihi kebutuhan. Ia menilai evaluasi mendesak dilakukan menyusul banyaknya menu MBG yang tidak dimakan siswa dan berakhir menjadi pakan ternak.
“Kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi keberadaan MBG. MBG ini bagus untuk mencerdaskan anak bangsa, akan tetapi yang paling penting perlu dievaluasi terutama penataan jumlah (SPPG) dan menu,” ujarnya kepada awak media, Minggu (9/8).
Winengan menjelaskan, pertumbuhan SPPG yang melaju pesat menciptakan persaingan tidak sehat di kalangan pengusaha, terutama dari sisi kualitas menu. Alhasil, banyak ditemukan makanan yang tidak dikonsumsi oleh siswa di sejumlah tempat.
“Ini mubazir, banyak yang tidak dimakan,” sesalnya.
Ia menyarankan agar pengajuan izin dapur MBG yang baru dihentikan, khususnya untuk wilayah yang sudah memiliki SPPG berlebih. “Dapur MBG yang sedang mengajukan izin tidak perlu dikasih izin. Kemudian, MBG yang kelebihan di masing-masing kecamatan ditutup separuhnya, sehingga terjadi persaingan yang bagus untuk menunya,” saran pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) NTB itu.
Sorotan tajam juga ditujukan kepada kepemilikan SPPG yang disinyalir tidak hanya dimiliki pengusaha, tetapi juga anggota DPR hingga kepala daerah. Menurut Winengan, praktik semacam ini menyulitkan proses pengawasan di lapangan.
“Misalnya kalau ada bupati yang punya dapur MBG, kalau ada masalah mau lapor ke mana? Sedangkan bupatinya punya (dapur) MBG dan pasti akan subjektif dalam menilainya,” ucapnya.
Winengan menilai program MBG akan jauh lebih bermanfaat jika diprioritaskan untuk kawasan daerah terpencil dan terjauh seperti perbukitan atau kepulauan luar. Sebab, tren di perkotaan selama pelaksanaan MBG justru menunjukkan banyak makanan yang tidak termakan.
Ia menambahkan, program ini akan lebih efektif apabila setiap siswa diberikan anggaran harian melalui rekening pribadi sehingga orang tua yang memasak. “Sekali lagi, sekiranya Bapak Presiden melalui Kepala BGN yang baru dapat mengevaluasi program ini,” pungkasnya.