BIMA — Dua langkah strategis ini diyakini menjadi fondasi penting dalam menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin menegaskan bahwa kualitas perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia yang menyusunnya.
Peningkatan kapasitas aparatur perencana menjadi prioritas utama. Bekerja sama dengan Bappenas, Pemkot Bima fokus pada pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga fungsional perencana. Langkah ini diambil agar dokumen perencanaan pembangunan daerah lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Dengan SDM yang semakin berkualitas, kita optimistis mampu menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, inovatif, dan berorientasi pada hasil demi percepatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wali Kota Rahman dalam keterangan resmi yang diterima Suara NTB.
Di sisi lain, penguatan manajemen talenta bersama BKN menjadi instrumen strategis dalam reformasi birokrasi. Sekretaris Daerah Kota Bima, Muhammad Fakhrunraji, menjelaskan bahwa sistem ini dirancang untuk membangun kepemimpinan birokrasi yang berkelanjutan.
“Bagi Pemerintah Kota Bima, manajemen talenta bukan sekadar memenuhi amanat regulasi, melainkan menjadi instrumen strategis dalam membangun kepemimpinan birokrasi yang berkelanjutan,” tegasnya saat memaparkan implementasi manajemen talenta di hadapan tim penilai BKN.
Melalui pemetaan kompetensi dan potensi ASN, penyusunan talent pool, hingga pengembangan kapasitas, setiap proses promosi, mutasi, dan rotasi jabatan diharapkan berlangsung objektif, transparan, kompetitif, dan akuntabel. Ekspose manajemen talenta ini merupakan bagian dari mekanisme pembinaan dan evaluasi BKN terhadap penerapan sistem merit di instansi pemerintah. Melalui forum tersebut, BKN menilai kebijakan, tata kelola, serta instrumen yang diterapkan sekaligus memberikan masukan untuk penyempurnaan ke depan.
Wali Kota Rahman menambahkan, aparatur perencana tidak cukup hanya memahami regulasi. Mereka juga dituntut mampu menyusun perencanaan berbasis data dan menjawab kebutuhan riil masyarakat agar program pembangunan benar-benar memberi dampak.