MATARAM — Geliat investasi asing yang menyasar kawasan pariwisata Lombok memicu peringatan keras dari seorang wisatawan asing. Ia menilai arus modal yang masuk tanpa kendali akan menggerus hak-hak ekonomi dan budaya masyarakat lokal, mengubah status mereka dari pemilik aset menjadi sekadar pekerja berupah murah.
Kekhawatiran itu disampaikan melalui akun Instagram @hijrah2lombok pada Rabu, 5 Juli 2026. Menurutnya, sebagian besar investasi yang masuk ke area Kuta hingga Selong Belanak hanya memanfaatkan harga tanah yang murah dan upah tenaga kerja rendah untuk mengejar keuntungan maksimal, bukan bertujuan memberdayakan warga setempat.
Model Bisnis ala Bali Dikhawatirkan Tergerus Identitas Lokal
Wisatawan tersebut menyoroti model pembangunan yang meniru komersialisasi agresif di Bali. Ia menilai pendekatan ini berisiko menyingkirkan masyarakat Sasak dari ruang hidupnya sendiri dan mengikis kearifan lokal yang selama ini dijaga.
"Masyarakat Lombok harus berbicara lebih vokal mengenai jenis investor yang masuk ke pulau ini. Para investor ini hanya datang untuk menguasai dan meraup keuntungan sebesar-besarnya," ujarnya dalam unggahan tersebut.
Ia juga menyoroti banyaknya tempat usaha baru yang tidak lagi mengakomodasi kebutuhan mayoritas warga Muslim, seperti tidak menyediakan fasilitas pengolahan makanan terpisah untuk produk halal dan nonhalal. Menurutnya, hal ini menjadi indikasi bahwa investor tidak peduli pada norma dan budaya masyarakat setempat.
Tanpa Regulasi Ketat, Pendapatan Daerah Dikhawatirkan Bocor
Peringatan ini menjadi relevan menjelang peringatan kemerdekaan, mengingatkan bahwa perjuangan menguasai tanah air tak boleh berhenti. Tanpa regulasi yang memihak rakyat, modal asing dikhawatirkan hanya menyerap pendapatan daerah dan membawanya keluar dari Lombok tanpa meninggalkan dampak ekonomi yang signifikan bagi warga.
"Indonesia telah berjuang merebut kemerdekaan. Tetapi kini banyak orang secara perlahan kehilangan kendali atas tanah dan masa depan mereka sendiri tanpa menyadarinya," tulisnya dalam takarir unggahan.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Muhammad Hatta, menegaskan akan segera berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah ini diambil untuk membahas pembatasan izin bagi investor asing dan memastikan pembangunan pariwisata berjalan seimbang serta inklusif.
"Isu ini nanti akan saya bahas bersama stakeholder terkait agar kita menemukan fakta kondisi di lapangan seperti apa. Dan perumusan kebijakan nantinya sesuai kondisi pembahasan," tegasnya.
