NUSA TENGGARA BARAT — Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp31 triliun untuk kuartal IV 2026 hingga persiapan 2027, mencakup bantuan pangan, subsidi upah, dan pembukaan rekening bank bagi kelompok masyarakat terbawah. Alokasi anggaran masih dalam proses penyisiran Kementerian Keuangan sebelum program diluncurkan.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan paket stimulus dirancang untuk menjaga daya beli, memperluas kesempatan kerja, dan menopang keberlanjutan dunia usaha. Program prioritas disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan, serta pimpinan kementerian dan lembaga teknis terkait di Istana Negara.
"Berbagai program lanjutan untuk kuartal IV 2026 dan tahun 2027 dirancang terukur untuk menjaga daya beli, memperkuat daya saing pekerja, serta menopang keberlanjutan dunia usaha," ujar Haryo dalam keterangan resmi, Minggu (4/10).
Bansos Beras 10 Kg Menyerap Anggaran Terbesar
Bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per bulan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 menjadi program dengan alokasi terbesar dalam paket kuartal IV. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp17,5 triliun untuk 33.244.408 keluarga penerima manfaat kelompok desil 1 hingga 4.
Pemerintah juga memperkuat pelindungan pekerja melalui Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan. BSU menyasar 13,3 juta pekerja dengan anggaran hampir Rp12 triliun.
Pembukaan Rekening Bank untuk Kelompok Desil 1-4
Program pembukaan rekening bank bagi seluruh warga negara berusia di atas 17 tahun difokuskan pada masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4. Penetapan jumlah sasaran penerima manfaat masih menjalani proses crosscheck data antar kementerian dan lembaga untuk memastikan ketepatan penyaluran.
Haryo menambahkan, penguatan bauran kebijakan mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat rentan sekaligus menstimulus sektor-sektor penggerak ekonomi utama.
"Penyiapan alokasi anggaran sementara sekitar Rp31 triliun yang tengah disisir Kementerian Keuangan difokuskan agar seluruh program tersebut dapat langsung dirasakan manfaatnya dan menjadi fondasi kokoh menuju pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2027," pungkasnya.
Stimulus 2027: Insentif Pajak hingga KPR Subsidi
Memasuki 2027, pemerintah melanjutkan sejumlah program dengan cakupan yang diperluas. Program magang bagi 150 ribu peserta dan pelatihan vokasi untuk 300 ribu orang tetap berjalan. Insentif pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan diperluas ke seluruh sektor untuk 7,5 juta pekerja.
Pemerintah juga menyiapkan perbaikan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak, dengan besaran masih dihitung bersama Kementerian Keuangan. Di sektor perumahan, fasilitas PPN ditanggung pemerintah diperpanjang hingga 2027 untuk rumah sampai Rp2 miliar, serta PPN DTP atas bagian harga hingga Rp2 miliar untuk rumah berharga sampai Rp5 miliar.
- KPR bersubsidi bunga 6 persen untuk masyarakat berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta, dengan harga rumah maksimal Rp500 juta
- Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja bukan penerima upah
- Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan selama enam bulan disesuaikan skala penghasilan, skema masih dimatangkan bersama Kementerian Keuangan
- Standar PPN baru untuk logam mulia kadar 99,9 persen guna mempermudah pemanfaatan fasilitas fiskal industri perhiasan
Dampak ke Daya Beli dan Sektor Riil
Paket stimulus ini menyasar langsung kelompok berpendapatan rendah melalui bantuan pangan dan subsidi upah, sementara insentif pajak dan perumahan diarahkan untuk menjaga konsumsi kelas menengah. Bagi pelaku usaha, perluasan insentif PPh Pasal 21 ke seluruh sektor berpotensi menekan biaya tenaga kerja dan meningkatkan daya saing.
Pemerintah menargetkan seluruh program dapat langsung dirasakan manfaatnya sebagai fondasi menuju target pertumbuhan ekonomi 2027. Realisasi bergantung pada finalisasi alokasi anggaran oleh Kementerian Keuangan serta penyelesaian skema teknis sejumlah program yang masih dalam pembahasan antarinstansi.
