MATARAM — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menempatkan pembenahan tata kelola RSUD Provinsi NTB sebagai pintu masuk penguatan layanan kesehatan di seluruh wilayah provinsi. Ia menilai rumah sakit rujukan utama perlu lebih dulu mencapai standar tinggi sebelum peningkatan serupa didorong ke rumah sakit kabupaten dan kota.
Pendekatan itu, menurut Iqbal, sejalan dengan prinsip pembenahan sistem pemerintahan yang selama ini diterapkannya, yakni memperkuat institusi utama lebih dulu sebelum unit-unit di bawahnya.
Akreditasi sebagai Jaminan Mutu, Bukan Sekadar Penilaian
Iqbal memandang Survei Akreditasi RSUD Provinsi NTB oleh LAM-KPRS bukan sekadar proses memperoleh hasil penilaian. Menurutnya, survei merupakan bagian dari quality assurance untuk memastikan sistem pelayanan rumah sakit berjalan sebagaimana mestinya.
Ia menekankan rumah sakit merupakan satu sistem yang tidak bisa bergantung pada satu atau dua orang saja, termasuk direktur maupun tenaga medis tertentu. Seluruh unsur harus bergerak dalam sistem dan budaya kerja yang sama.
"Rumah sakit ini akan maju kalau seluruh sistem, dari hulu sampai hilir, dari tukang parkir, satpam, sampai dokter spesialis, semuanya memiliki budaya kerja yang baik. Ini soal corporate culture," katanya.
Pembenahan Menyeluruh dari Pengawasan hingga Kesejahteraan Pegawai
Perbaikan RSUD Provinsi NTB tidak hanya menyangkut aspek pelayanan medis. Iqbal menyebut pembenahan harus mencakup sistem pengawasan, pengelolaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kesejahteraan pegawai, urusan umum, hingga sarana dan prasarana.
Kondisi gedung, atap, pendingin ruangan, kebersihan, dan keamanan dinilainya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas pelayanan rumah sakit.
"Ini satu kesatuan yang utuh. Tidak mungkin memperbaiki pelayanan tanpa sistem pengawasan yang baik. Tidak mungkin memperbaiki rumah sakit tanpa pengelolaan SDM yang baik, termasuk kesejahteraan dan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan," jelasnya.
Gubernur Minta Surveior Beri Catatan Objektif di Luar Penilaian Formal
Iqbal mendorong seluruh pihak terbuka selama proses survei. Kondisi yang belum ideal, menurutnya, harus disampaikan secara objektif agar menjadi dasar perbaikan.
"Kalau sekarang kita kurang, tidak apa-apa. Yang penting tahun depan sudah menjadi lebih baik," ujarnya.
Ia juga meminta para surveior memberikan masukan di luar hasil penilaian formal, terutama catatan yang membantu pemerintah daerah melihat aspek yang masih perlu dibenahi.
"Saya sangat terbuka dan berharap bisa mendapatkan catatan-catatan pribadi dari masing-masing surveior mengenai apa yang harus kita lakukan di rumah sakit ini," ungkapnya.
Data dan Learning Institution Jadi Kunci Evaluasi Berkelanjutan
Pengelolaan data menjadi perhatian lain Iqbal dalam proses pembenahan. Data yang baik, katanya, memungkinkan rumah sakit melakukan evaluasi secara tepat dan mengambil keputusan berbasis bukti atau evidence-based decision making.
Rumah sakit, lanjutnya, harus mampu menjadi learning institution yang terus belajar, mengevaluasi, meninggalkan praktik yang tidak lagi relevan, dan mempelajari pendekatan baru sesuai kebutuhan masyarakat.
"Kalau institusi tidak terus belajar, kita akan tertinggal. Tantangannya adalah bagaimana institusi ini bisa menjadi learning institution yang terus belajar dan menyempurnakan dirinya dari waktu ke waktu," katanya.
Perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dinilainya sebagai salah satu tantangan yang harus direspons institusi pelayanan kesehatan melalui peningkatan kapasitas dan kemampuan beradaptasi.
Ketua Surveior LAM-KPRS RSUD Provinsi NTB, Prof. dr. Mansyur Arif, menegaskan survei akreditasi bukan bertujuan mencari kesalahan rumah sakit. Survei dilakukan untuk melihat sejauh mana sistem pelayanan, mutu, dan keselamatan pasien telah dibangun, diterapkan, dievaluasi, serta diperbaiki secara berkelanjutan.
