Kementerian Keuangan meluncurkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Special Mission Vehicle 2026 di Mataram, Kamis, untuk memperkuat ekosistem agroindustri kemiri di Nusa Tenggara Barat. Program bertema pemberdayaan komoditas kemiri itu diinisiasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, ditandai penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi NTB. Kolaborasi lintas instansi di bawah koordinasi Kemenkeu ini diharapkan mendongkrak kesejahteraan petani kemiri lokal sekaligus mengangkat daya saing produk daerah di pasar internasional.
MATARAM — Peluncuran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan Tahun 2026 di Mataram menjadi titik awal penguatan rantai nilai kemiri NTB. Penandatanganan nota kesepahaman antara LPEI dan Pemprov NTB disaksikan langsung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama jajaran direksi lembaga pembiayaan ekspor.
Direktur Pelaksana LPEI Sukarmo Patmo Sukarso menyatakan lembaganya berkomitmen memperkuat ekonomi daerah melalui peran SMV. Menurut dia, inisiatif ini menyasar pengelolaan hulu-hilir sekaligus membuka akses pasar baru bagi kemiri asal NTB.
Apa Saja yang Disalurkan Lewat Program TJSL 2026?
Kontribusi program disalurkan melalui sinergi sejumlah instansi di bawah koordinasi Kemenkeu. Indonesia Eximbank memfokuskan diri pada pengolahan pascapanen dan pengadaan alat penunjang produk kemiri.
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) menangani penerapan bibit di tiga wilayah: Lombok, Sumbawa, dan Bima. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia mengambil bagian capacity building bagi petani.
Dukungan lain datang dari PT Sarana Multigriya Finansial lewat pembangunan sarana produksi, serta PT Geo Dipa Energi (Persero) melalui instalasi panel surya. PT Indonesia Infrastructure Finance dan PT Sejahtera Eka Graha menangani inovasi produk turunan minyak kemiri, sedangkan PT Penjaminan Jamkrida NTB membantu pengelolaan pascapanen.
Mengapa Kemiri NTB Perlu Menembus Pasar Global?
Sukarmo menjelaskan program ini bertujuan mengembangkan ekosistem industri kemiri NTB agar lebih unggul dan berkelanjutan. Pengelolaan hulu dan hilir SDM petani inti diintegrasikan supaya rantai produksi tidak terputus di tengah jalan.
"Dalam upaya pengembangan komunitas kemiri di NTB, SMV Kementerian Keuangan berkontribusi melalui beberapa program sebagai penyediaan sarana pascapanen, alat penunjang produk kemiri, hingga peningkatan kapasitas petani," ujarnya.
Pembukaan akses pasar baru di pasar global menjadi target utama. Selama ini kemiri NTB dikenal sebagai komoditas unggulan daerah, tetapi penetrasi ke pasar ekspor masih menghadapi kendala kapasitas produksi dan kualitas pascapanen.
Respons Gubernur NTB dan Harapan ke Depan
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut baik program strategis tersebut. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat melalui Kemenkeu dan pemerintah daerah terus ditingkatkan.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan petani lokal secara signifikan. Daya saing produk unggulan daerah NTB di pasar internasional juga menjadi sasaran jangka panjang program.
Peluncuran TJSL 2026 menempatkan kemiri sebagai salah satu komoditas yang diprioritaskan dalam pemberdayaan ekonomi daerah. Keberhasilan program ini akan bergantung pada konsistensi pendampingan petani dan kesiapan rantai pasok dari kebun hingga pelabuhan ekspor.
