MATARAM — Ketua Satgas MBG NTB Fathul Gani menyatakan pemerintah daerah sudah menyampaikan persoalan ini ke BGN. Permintaan utama: kejelasan status SPPG yang pembangunannya rampung, tetapi belum masuk jadwal operasional.
Dari 300 unit yang tertahan, sebagian sudah mencapai progres 100 persen. Sebagian lain masih di kisaran 20 hingga 80 persen.
Kepala Dapur Sudah Ada, Operasional Belum Jalan
Fathul menyebut sejumlah SPPG bahkan sudah memiliki kepala dapur. Kesiapan operasional itu tetap tidak bisa dieksekusi karena kebijakan moratorium atau penataan program MBG di tingkat pusat.
"Bahkan ada yang sudah 100 persen, kepala dapurnya sudah ada, tetapi masih menunggu. Ada juga yang progresnya 20 persen, 40 persen, 60 persen sampai 80 persen," ujarnya.
Asisten I Setda NTB itu menambahkan pembangunan SPPG menyerap investasi besar. Sebagian mitra memakai pembiayaan perbankan untuk membangun dapur.
Rp300 Miliar Modal Tertahan di 300 Dapur
Hitungan pemda: satu dapur SPPG bernilai sekitar Rp1 miliar. Dengan 300 unit yang belum beroperasi, modal yang mandek mencapai Rp300 miliar.
Angka itu belum termasuk biaya operasional dan tenaga kerja yang sudah disiapkan. Mitra pelaksana tidak bisa memanfaatkan aset yang sudah berdiri.
BGN Prioritaskan Wilayah 3T dan Pembenahan Data
Berdasarkan informasi yang diterima pemda, BGN saat ini memprioritaskan peningkatan kualitas layanan dan pembenahan data penerima manfaat. Prioritas lain: pengoperasian SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Setelah prioritas itu selesai, pengembangan SPPG akan diarahkan ke wilayah aglomerasi. Kebijakan ini yang membuat sejumlah dapur di NTB belum mendapat jadwal operasional.
Pemprov NTB berharap SPPG yang hampir rampung tetap diakomodasi. Caranya dengan menyesuaikan data penerima manfaat yang ditetapkan pemerintah pusat.
800 Dapur Sudah Beroperasi, Sebagian Wilayah Belum Terjangkau
Saat ini sekitar 800 unit SPPG di NTB sudah beroperasi. Jumlah itu masih menyisakan 300 unit lain yang menunggu kepastian.
Fathul mencontohkan masih ada wilayah di NTB yang belum terjangkau layanan MBG. Di sisi lain, masyarakat di sejumlah daerah sudah menunjukkan keinginan mendapatkan program tersebut.
Data SPPG dapat berubah karena pembaruan dilakukan secara berkala. Pemprov NTB terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh kepastian kelanjutan SPPG yang telah dibangun.
