DOMPU — Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu menargetkan pengadaan seragam gratis masuk tahap pemasangan di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kepala Dikpora Dompu, Rifaid, menjelaskan bahwa alokasi pada APBD murni 2026 masih bersifat gelondongan sehingga belum bisa dipakai untuk belanja langsung.
Anggaran sekitar Rp 800 juta itu belum dipilah per jenis kelamin, ukuran, maupun spesifikasi seragam. Perincian baru bisa dilakukan setelah laporan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) selesai dan tercatat resmi di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Rifaid menyebut pihaknya belum bisa memilih berapa laki-laki, berapa perempuan, dan berapa ukuran yang dibutuhkan. Data itu menjadi dasar penjabaran anggaran pada APBD Perubahan 2026.
"Baru mau proses pengadaan setelah pengesahan APBD P, karena di APBD murni itu anggarannya gelondongan, belum dipilih berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa yang ukuran, merek dan lain-lain," kata Rifaid saat dikonfirmasi pekan kemarin.
Ia menambahkan, perincian anggaran mengikuti jumlah siswa di masing-masing jenjang pendidikan. Setelah data lengkap, barulah belanja seragam bisa disesuaikan dengan kebutuhan riil tiap sekolah.
Keterbatasan anggaran membuat bantuan seragam gratis tahun ini dipusatkan pada seragam batik bagi siswa baru. Jenis seragam lain belum masuk cakupan pengadaan.
"Dengan anggaran tersedia hanya baju untuk seragam batik saja. Jadi sekarang masih dalam proses pemasangan di ULP dan pengadaan ini pengadaannya e-katalog," ujarnya.
Pengadaan melalui e-katalog dipilih agar prosesnya tercatat dan harganya mengacu pada katalog resmi pemerintah. Metode ini juga memangkas tahapan lelang konvensional yang biasanya lebih panjang.
Pembagian seragam baru bisa dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi dan penyesuaian anggaran pada APBD Perubahan 2026 selesai. Dikpora Dompu memastikan pengadaan berjalan begitu dokumen anggaran disahkan.
Orang tua siswa baru di Dompu masih menunggu kepastian jadwal pembagian. Sejauh ini Dikpora belum menyebut tanggal pasti realisasi seragam ke sekolah-sekolah.
Proses di ULP menjadi penentu berikutnya. Jika pemasangan e-katalog rampung dan APBD Perubahan disahkan, pengadaan seragam batik bisa langsung dieksekusi.