MATARAM — Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan pengadaan sekitar 70 unit alat kesehatan dengan pagu anggaran Rp21 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Hingga kini, realisasi anggaran baru mencapai sekitar Rp6,5 miliar.
Sisa anggaran masih berjalan mengikuti tahapan masing-masing pengadaan. Sebagian alat sudah tiba, sebagian belum dikontrak, dan sejumlah peralatan lain masih menjalani uji coba sebelum dinyatakan layak operasional.
Direktur RSUD NTB Asrul Sani menegaskan pengadaan alkes tidak dilakukan hanya karena tersedia anggaran. Setiap usulan pembelian harus melewati pertimbangan kebutuhan pelayanan, kemampuan operasional, hingga kesiapan sumber daya manusia.
"Alat-alat ini merupakan alat yang mahal. Kita menyesuaikan dengan kemampuan dan operasional, kemudian pemanfaatannya serta optimalisasinya. Jadi, tidak hanya berdasarkan keinginan untuk membeli alat, tetapi harus sesuai kebutuhan," ujarnya.
Menurut Asrul, rumah sakit telah memastikan SDM yang ada mampu mengoperasikan peralatan yang dibeli. Alkes yang masuk daftar pengadaan juga disesuaikan dengan jenis layanan yang tersedia di RSUD NTB.
Pengadaan kali ini mencakup sejumlah peralatan penunjang layanan kesehatan, di antaranya USG, ventilator, dan berbagai peralatan medis lain. Sebagian besar alat tersebut berasal dari luar negeri.
Asrul menyatakan pihaknya tidak mempersoalkan negara asal alat selama memenuhi spesifikasi dan kebutuhan pelayanan rumah sakit. Menurut dia, saat ini banyak merek alat kesehatan yang produksinya tersebar di berbagai negara, termasuk China.
"Rata-rata alat ini berasal dari luar negeri," tambahnya.
Untuk peralatan MRI, RSUD Provinsi NTB memastikan tidak ada penambahan unit dalam pengadaan kali ini. Sebelumnya sempat muncul informasi mengenai salah satu mesin MRI yang mengalami kerusakan.
Kerusakan tersebut telah ditangani. RSUD NTB saat ini memiliki dua unit MRI dan keduanya sudah diperbaiki.
"MRI itu kan kita punya dua, sudah diperbaiki," ungkap Asrul.
Proses pembayaran pengadaan alat tidak dilakukan sekaligus. Pembayaran mengikuti tahapan dan progres masing-masing alat yang sedang dikerjakan.
Untuk mencegah persoalan dalam pelaksanaan pengadaan, RSUD NTB memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi. Rumah sakit juga telah membentuk tim yang bertugas mengevaluasi setiap usulan pengadaan alat.
Tim tersebut menilai apakah alat yang diminta memang layak dan dibutuhkan untuk menunjang pelayanan. Asrul menegaskan pengadaan alat baru hanya akan dilakukan apabila benar-benar dibutuhkan dan didukung kesiapan operasional, mengingat nilai investasi alkes cukup besar.