DOMPU — Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu Muhammad Syahroni menjelaskan bahwa penyesuaian belanja pegawai dalam perubahan APBD 2026 disebabkan kebutuhan pembayaran gaji, tambahan penghasilan pegawai (TPP), dan pemenuhan iuran jaminan kesehatan.
Belanja pegawai meningkat Rp44,59 miliar dari Rp717,60 miliar menjadi Rp762,19 miliar. Secara akumulatif, kenaikan itu mencapai 58,98 persen dari total belanja daerah.
Syahroni memastikan lonjakan tersebut tidak berarti ada kenaikan TPP ASN. Besaran TPP ditetapkan dalam satu tahun anggaran dan persetujuannya dari Kementerian Dalam Negeri diberikan satu kali dalam setahun.
Penyesuaian anggaran itu disebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH).
Kebijakan tersebut antara lain diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembayaran gaji ASN. Syahroni menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi pada Jumat (25/9).
"Kenaikan belanja pegawai tersebut disebabkan karena adanya penyesuaian kebutuhan untuk pembayaran gaji dan TPP serta pemenuhan iuran jaminan kesehatan," kata Syahroni.
Kenaikan besar juga terjadi pada belanja barang dan jasa. Anggarannya bertambah Rp78,22 miliar dari alokasi Rp291,41 miliar menjadi Rp369,63 miliar.
Tambahan itu dominan diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik yang tersebar pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Pemerintah kabupaten juga menyesuaikan gaji bagi PPPK Paruh Waktu.
"Hal ini dilakukan sehubungan dengan terbatasnya operasional OPD pada APBD murni untuk pencapaian tupoksi OPD," jelas Syahroni.
Dari sisi pendapatan, perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp1.220.199.063.620. Nilai itu masih lebih rendah dibandingkan total belanja daerah sehingga muncul defisit Rp72,03 miliar.
Defisit akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang meningkat dari sebelumnya Rp46,5 miliar menjadi Rp72,03 miliar. Tidak ada pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan dalam postur ini.
Dengan demikian, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) ditargetkan nol rupiah. Total belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 mencapai Rp1.292.237.408.970, naik dari sebelumnya sekitar Rp1,175 triliun.