MATARAM — Rapat paripurna DPRD Kota Mataram membuka tahapan pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penyampaian nota keuangan dilakukan Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman, didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan perangkat daerah setempat.
Penyampaian nota keuangan menjadi bagian dari tahapan pembahasan antara Pemerintah Kota Mataram dan DPRD Kota Mataram. Pemerintah daerah mengajukan sejumlah penyesuaian anggaran berdasarkan perkembangan kondisi fiskal serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan hingga akhir tahun anggaran.
Dalam Rancangan APBD-P 2026, pendapatan daerah direncanakan meningkat sekitar Rp 42,43 miliar. Angka itu naik dari sebelumnya Rp 1,631 triliun menjadi sekitar Rp 1,673 triliun.
Anggaran pembiayaan juga mengalami penyesuaian cukup besar. Dari sebelumnya sekitar Rp 75,99 miliar menjadi Rp 249,31 miliar lebih, atau meningkat sekitar Rp 173,32 miliar berdasarkan hasil audit BPK.
Dengan perubahan tersebut, kemampuan belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 meningkat sekitar Rp 215,75 miliar. Totalnya bergeser dari Rp 1,707 triliun menjadi Rp 1,922 triliun lebih.
Mujiburrahman menjelaskan, perubahan APBD dilakukan karena terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal kebijakan umum APBD. Selain itu, ada pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan maupun jenis belanja, serta pemanfaatan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya.
"Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan penyesuaian rencana pendapatan, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan penerimaan pembiayaan dari SILPA Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Provinsi NTB," kata Mujiburrahman.
Tambahan kemampuan anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat sekaligus membiayai sejumlah program prioritas pemerintah daerah. Beberapa program yang menjadi perhatian antara lain rehabilitasi gedung sekolah dan penyediaan sarana prasarana pendidikan.
Pemkot Mataram juga mengalokasikan penambahan iuran kesehatan bagi ASN dan PPPK, penguatan Universal Health Coverage (UHC), serta peningkatan sarana prasarana kesehatan. Di sektor infrastruktur, perhatian diberikan pada penataan perkotaan, ruang terbuka hijau, sungai dan jalan.
Pengelolaan persampahan, drainase perkotaan, peningkatan jalan, serta penataan aset daerah turut masuk dalam daftar prioritas perubahan anggaran.
Mujiburrahman menyebut penyampaian nota pengantar ini selanjutnya menjadi bahan pembahasan bersama DPRD Kota Mataram. Rancangan tersebut nantinya harus memperoleh persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Ia menegaskan, setiap kebijakan penganggaran yang disusun pemerintah daerah harus diarahkan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
"Setiap kebijakan dan penganggaran yang kita tetapkan pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan, yaitu memastikan pemerintahan berjalan dengan baik dan manfaat pembangunan dapat semakin dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.
Rapat paripurna tersebut sekaligus membuka tahapan pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 antara Pemkot Mataram dan DPRD Kota Mataram.